Apakah UMKM Wajib Punya Pembukuan? Ini Jawaban Lengkapnya
Apakah UMKM wajib punya pembukuan? Jawabannya: ya, minimal pencatatan. Pelajari aturan pajaknya, bedanya pembukuan dan pencatatan, serta cara mulai yang paling gampang.
Daftar Isi 9 bagian
- Apa bedanya pembukuan dan pencatatan untuk UMKM?
- Apakah UMKM wajib punya pembukuan menurut aturan pajak?
- Apakah UMKM wajib punya pembukuan kalau omzetnya masih kecil?
- Apa saja yang harus dicatat dalam pembukuan UMKM?
- Apa risikonya kalau UMKM tidak punya pembukuan?
- Bagaimana cara mulai pembukuan UMKM yang paling sederhana?
- Pakai buku tulis, Excel, atau aplikasi kasir?
- Berapa lama dokumen pembukuan harus disimpan?
- Kesimpulan
Apakah UMKM wajib punya pembukuan? Secara aturan pajak, jawabannya ya: setiap pelaku usaha wajib melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang berbeda adalah bentuknya. UMKM perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun umumnya cukup melakukan pencatatan sederhana, sedangkan usaha berbentuk badan (PT, CV) atau yang omzetnya lebih besar wajib membuat pembukuan lengkap.
Tapi lepas dari urusan wajib atau tidak, pembukuan itu sebenarnya alat bantu Anda sendiri. Tanpa catatan, Anda tidak akan tahu apakah usaha benar-benar untung atau cuma terlihat ramai. Di artikel ini kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul, dengan bahasa yang sederhana.
Apa bedanya pembukuan dan pencatatan untuk UMKM?
Dua istilah ini sering dianggap sama, padahal beda tingkat kerumitannya.
| Aspek | Pencatatan | Pembukuan |
|---|---|---|
| Isi | Omzet (peredaran bruto) dan data pendukung | Semua transaksi: pemasukan, pengeluaran, aset, utang, modal |
| Hasil akhir | Rekap penghasilan | Laporan keuangan (laba rugi dan neraca) |
| Tingkat kerumitan | Sederhana | Lebih detail, memakai prinsip akuntansi |
| Umumnya dipakai oleh | UMKM perorangan beromzet kecil | Badan usaha atau usaha dengan omzet besar |
Jadi kalau Anda jualan di warung atau toko kecil, yang utama adalah mencatat setiap penjualan dan pengeluaran dengan rapi. Itu sudah langkah pertama menuju pembukuan.
Apakah UMKM wajib punya pembukuan menurut aturan pajak?
Aturan umumnya begini (berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan aturan turunannya):
- Wajib Pajak badan (PT, CV, firma, koperasi) wajib menyelenggarakan pembukuan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang punya usaha wajib melakukan pembukuan, kecuali memenuhi syarat untuk memakai pencatatan.
- Orang pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun boleh membuat pencatatan, terutama jika memakai skema PPh final.
Skema PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bulanan memang tidak mewajibkan laporan keuangan lengkap. Tetapi omzet tetap harus dicatat per bulan dengan bukti yang jelas, karena itulah dasar penghitungan pajaknya. Untuk orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta per tahun umumnya tidak dikenai PPh final.
Catatan penting: aturan perpajakan bisa berubah dan ada ketentuan khusus untuk jenis usaha tertentu. Sebelum mengambil keputusan, cek ke kantor pajak (KPP) terdekat atau konsultasikan dengan konsultan pajak.
Apakah UMKM wajib punya pembukuan kalau omzetnya masih kecil?
Dari sisi pajak, UMKM beromzet kecil memang boleh memakai pencatatan sederhana. Namun dari sisi bisnis, jawabannya tetap: sebaiknya ya.
Bayangkan Bu Rina yang jualan nasi uduk. Setiap hari uang masuk Rp1,5 juta, jadi terasa untung besar. Tetapi setelah dihitung bahan baku, gas, plastik pembungkus, dan upah satu karyawan, untung bersihnya mungkin hanya Rp300 ribu sehari, bahkan bisa lebih kecil. Tanpa catatan, Bu Rina tidak akan pernah tahu angka sebenarnya.
Pencatatan sederhana saja sudah cukup untuk menjawab tiga pertanyaan penting: berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan berapa sisanya.
Apa saja yang harus dicatat dalam pembukuan UMKM?
Tidak perlu rumit. Mulailah dari lima hal ini.
1. Penjualan harian
Catat setiap transaksi: tanggal, barang atau menu yang terjual, jumlah, dan total uang. Kalau transaksi banyak, pencatatan lewat kasir akan jauh lebih rapi dan hemat waktu.
2. Pengeluaran usaha
Belanja bahan baku, listrik, sewa tempat, ongkos kirim, sampai biaya parkir pasar. Pengeluaran kecil sering terlupa padahal kalau dijumlah bisa besar.
3. Stok barang
Catat barang masuk dan keluar. Stok yang tidak terpantau sering jadi sumber kerugian tersembunyi, seperti barang kedaluwarsa atau hilang. Penjelasannya ada di artikel kesalahan mengelola stok barang dagangan yang bikin rugi.
4. Utang dan piutang
Uang yang masih Anda tagih dari pelanggan (piutang) dan yang masih harus Anda bayar ke pemasok (utang) wajib dicatat. Kalau tidak, kas terlihat sehat padahal sebenarnya tertahan di mana-mana.
5. Modal dan prive
Pisahkan uang usaha dari uang pribadi. Kalau Anda mengambil uang kas untuk keperluan pribadi, catat sebagai prive. Kebiasaan mencampur dua dompet ini adalah penyebab klasik usaha kecil sulit berkembang.
Apa risikonya kalau UMKM tidak punya pembukuan?
Beberapa dampak yang paling sering dialami:
- Tidak tahu untung rugi sebenarnya. Harga jual bisa salah hitung karena HPP belum dihitung dengan benar.
- Sulit mengajukan pinjaman. Bank, koperasi, dan program pembiayaan seperti KUR umumnya meminta bukti pencatatan keuangan atau laporan usaha.
- Repot saat urusan pajak. Kalau omzet tidak terdokumentasi, Anda sulit membuktikan angka yang dilaporkan jika diperiksa.
- Rawan kebocoran. Uang kas selisih, stok hilang, atau karyawan curang sulit terdeteksi tanpa catatan pembanding.
- Sulit menilai usaha. Kalau suatu saat ingin menjual usaha atau mengajak mitra, calon pembeli akan menanyakan data keuangan.
Bagaimana cara mulai pembukuan UMKM yang paling sederhana?
Anda tidak perlu belajar akuntansi dulu. Ikuti langkah ringan berikut.
- Pisahkan rekening atau dompet usaha. Bisa pakai rekening khusus atau minimal amplop terpisah.
- Catat setiap transaksi di hari yang sama. Menumpuk catatan seminggu sekali biasanya berujung lupa.
- Simpan bukti. Nota belanja, struk, dan bukti transfer difoto atau dikumpulkan dalam satu map.
- Rekap tiap akhir minggu. Jumlahkan pemasukan dan pengeluaran, lalu lihat sisanya.
- Buat laporan bulanan. Dari rekap itu, susun laporan laba rugi sederhana. Langkahnya sudah dibahas di cara membuat laporan keuangan usaha kecil dalam 6 langkah.
Contoh rekap mingguan sederhana:
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total penjualan 1 minggu | Rp7.000.000 |
| Belanja bahan baku | Rp3.200.000 |
| Gas, listrik, plastik | Rp600.000 |
| Gaji karyawan | Rp700.000 |
| Sisa (laba kotor mingguan) | Rp2.500.000 |
Dari tabel sekecil ini, pemilik usaha sudah bisa melihat apakah usahanya sehat.
Pakai buku tulis, Excel, atau aplikasi kasir?
Semuanya boleh, tergantung kebutuhan.
- Buku tulis: murah dan mudah, cocok untuk usaha yang transaksinya masih sedikit. Kekurangannya, rawan hilang, salah hitung, dan sulit direkap.
- Excel atau Google Sheets: lebih rapi dan bisa menghitung otomatis, tetapi perlu sedikit kemampuan komputer dan tetap harus input manual.
- Aplikasi kasir: setiap penjualan otomatis tercatat, stok berkurang sendiri, dan laporan harian atau bulanan langsung jadi tanpa hitung manual.
Kalau Anda masih ragu, baca perbandingan kasir manual vs aplikasi kasir untuk UMKM. Untuk gambaran lebih luas, ada juga panduan memilih dan memakai aplikasi kasir untuk UMKM.
Bagi pemilik usaha yang belum terlalu akrab dengan teknologi, aplikasi seperti Kasir UMKM by MaccaPOS bisa jadi pilihan karena penjualan, stok, dan laporan labanya sudah terhubung. Anda cukup mencatat transaksi seperti biasa di kasir, dan laporannya tersusun dengan sendirinya.
Berapa lama dokumen pembukuan harus disimpan?
Menurut aturan perpajakan di Indonesia, buku, catatan, dan dokumen pendukungnya umumnya wajib disimpan selama 10 tahun. Dokumen ini bisa berupa nota pembelian, faktur, bukti transfer, dan laporan keuangan.
Biar tidak menumpuk, Anda bisa memotret atau memindai dokumen lalu menyimpannya di Google Drive. Pastikan aslinya tetap aman untuk dokumen penting seperti kontrak atau faktur bernilai besar. Data dari aplikasi kasir yang tersimpan di cloud juga membantu, karena Anda tidak khawatir buku hilang atau rusak.
Kesimpulan
Jadi, apakah UMKM wajib punya pembukuan? Ya, minimal wajib melakukan pencatatan. UMKM perorangan beromzet di bawah Rp4,8 miliar setahun umumnya cukup dengan pencatatan sederhana, sedangkan badan usaha atau usaha beromzet besar perlu pembukuan lengkap. Karena aturan bisa berubah, selalu cek ketentuan terbaru ke KPP.
Yang tak kalah penting, pembukuan membantu Anda mengetahui untung rugi sebenarnya, memudahkan pengajuan modal, dan mencegah kebocoran uang. Mulailah dari hal kecil: catat penjualan dan pengeluaran setiap hari. Kalau ingin lebih ringan, cobalah aplikasi kasir yang mencatat semuanya otomatis, sehingga Anda bisa fokus mengembangkan usaha.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah UMKM wajib punya pembukuan?
Ya, setiap pelaku usaha wajib melakukan pencatatan atau pembukuan. UMKM perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun umumnya cukup dengan pencatatan sederhana, sedangkan badan usaha seperti PT dan CV wajib membuat pembukuan lengkap.
Apa bedanya pembukuan dan pencatatan?
Pencatatan hanya merekap omzet dan data pendukungnya, sedangkan pembukuan mencatat semua transaksi termasuk aset, utang, dan modal hingga menghasilkan laporan keuangan. Pencatatan lebih sederhana dan cocok untuk usaha kecil.
Apakah UMKM yang omzetnya kecil tetap harus mencatat keuangan?
Sebaiknya tetap mencatat. Meski secara pajak cukup pencatatan sederhana, catatan harian membantu Anda tahu untung rugi sebenarnya, menentukan harga jual, dan mengajukan pinjaman usaha.
Berapa lama UMKM harus menyimpan dokumen pembukuan?
Umumnya 10 tahun, mencakup buku, catatan, dan dokumen pendukung seperti nota dan faktur. Anda bisa menyimpan salinan digital agar lebih aman dan tidak memenuhi ruangan.
Apakah pembukuan UMKM bisa dilakukan dengan aplikasi kasir?
Bisa. Aplikasi kasir mencatat setiap penjualan dan stok secara otomatis, lalu menyusun laporan harian dan laba rugi, sehingga pembukuan jadi lebih cepat dan minim salah hitung.